Diguyur Hujan, Demokrat KLB Kubu Meldoko Gelar Konferensi Pers di Hambalang

oleh

KAB. BOGOR, LENSAJABAR.COM – Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang memberikan informasi terkini setelah KLB beberapa waktu lalu. Jika biasanya konferensi pers dilaksanakan di Jakarta, kini akan dilaksanakan di Hambalang, Kabupaten Bogor, tepatnya dekat area proyek mangkrak di era SBY.

“Disini kami menggelar konferensi pers, yakni di area dekat proyek mangkrak Hambalang Sport Center Jalan Hambalang 02 No 61 Citereup Bogor Jawa Barat,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Demokrat HM Darmizal.

Darmizal kemudian mengungkit kasus korupsi yang menelan kerugian negara mencapai Rp 700-an miliar. Kasus mega proyek Hambalang itu menjerat dua politikus Demokrat yakni Menpora saat itu Andi Mallarangeng dan Ketua Umum Demokrat saat itu Anas Urbaningrum.

“Kita konferensi pers di tempat yang paling bersejarah dan penuh paradoks, satu sisi katakan tidak tapi sisi lain lakukan korupsi secara berjemaah termasuk proyek Hambalang,” ucap Darmizal, Kamis (25/03) dilokasi tersebut.

Sementara itu juru bicara Partai Demokrat, M Rahmad, menyampaikan alasan konferensi pers digelar di Hambalang. Dia mengatakan Hambalang menjadi saksi kudeta SBY kepada Anas Urbaningrum, yang saat itu menjadi Ketua Umum.

“Di belakang kita dan di samping kanan saya. Kita saksikan proyek pembangunan Hambalang yang hampir menjadi Candi Hambalang. Di Bukit Hambalang inilah sejarah awal Pak SBY melakukan kudeta merangkak kepada Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum 7 tahun yang lalu,” ucap nya.

Ditempat yang sama, Max Sapacua menambahkan, tempat ini (Hambalang, red) jadi startpoint dan langkah selanjutnya berikutnya dalam penuntasan bongkar kisah sedih masa lalu tersebut.

“Ingat, hari ini dan di tempat ini akan jadi startpoint kelangsungan Partai Demokrat akan berjaya di bawah kepemimpinan bapak Jenderal (Purn) Dr Moeldoko (Ketua Umum, red),” tandas Ketua Dewan Kehormatan PD Kubu Moeldoko.

Secara filosofis, ada dorongan yang sangat kuat untuk memperbaiki demokrasi dan pengelolaan kepartaian didalam tubuh Demokrat. Dorongan tersebut memuncak ketika para pendiri, deklarator dan pengurus daerah, cabang dan anggota partai mengetahui isi AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana yang diamanatkan Pancasila, UUD 1945 dan UU Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 dan perubahannya di UU Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011.

Seperti diketahui, hingga saat ini, polemik dualisme kepemimpinan Partai Demokrat masih berlanjut. Demokrat versi KLB masih menunggu Keputusan SK Menkumham.

Jika Kemenkumham nanti mengeluarkan SK bagi kubu KLB, Demokrat kubu AHY masih bisa menempuh upaya hukum melalui PTUN hingga kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

fifteen − 13 =