Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Harus Mendapat Perhatian Pemerintah

oleh

JAKARTA, LENSAJAKARTA.COM РSebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN), selaku Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Terluar Kementerian ATR/BPN Asnawati mengungkapkan, beberapa hambatan yang ditemui dalam melakukan pemantauan dan evaluasi hak atas tanah. Diantaranya informasi hak atas tanah di Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) tidak lengkap.

“Hal ini seringkali ditemui saat kami menemukan dan memantau objek, namun objeknya belum tersedia di KKP,” ujar Asnawati dalam PPTR Expo, Senin (22/2).

Asmawati menambahkan, jika melihat prediksi jumlah penduduk tahun 2025, terjadi laju pertumbuhan hingga 4,54 juta per tahun. Per 2025, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 298 juta.

“Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka prediksi total kebutuhan beras hingga tahun 2025 mencapai 71 juta ton (gabah kering),” ucap Asmawati lagi.

Lebih lanjut kata Asmawati, produksi gabah kering hingga tahun 2020 masih berada di kisaran 53 juta ton. Kondisi ini tentu akan menimbulkan kerentanan terhadap ketahanan pangan nasional.

“Karena itu, dibutuhkan kegiatan pengendalian alih fungsi lahan sawah dan harus mendapat perhatian pemerintah, dalam hal ini kami sebagai perpanjangan tangannya yaitu dari Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

nine − three =