GP PPP Meminta Agar Ketum PPP Tinjau Ulang Susunan Pengurus

oleh

JAKARTA, LENSAJAKARTA.COM – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa dituntut untuk meninjau ulang susunan kepengurusan partai berlambang Ka’bah periode 2020-2025.

Juru bicara Gerakan Penyelamat PPP Rusli Effendi menandaskan, ini sebagai bagian dari satu di antara 5 tuntutan kepada Suharso dan tim formatur kepengurusan PPP.

“Mencermati dan menilai proses dan hasil Muktamar IX serta susunan pengurus DPP PPP 2020-2025, para senior, ulama PPP, tokoh pejuang partai, sebagian besar Pengurus Harian (PH) DPP 2016-2020 dan simpatisan PPP tersentak kaget dan penuh penasaran serta sangat kecewa melihat hasil Muktamar IX dan susunan pengurus harian DPP PPP. Kami mengajak para kader partai untuk menyelamatkan partai. Dan pada hari ini, kami GP PPP meminta kepada Ketua Umum untuk dapat menarik kembali. Dan kami tidak mau ada intervensi dari pihak Istana. Hari ini pada 9 Februari menjadi awal dari perjuangan kami,” papar Rusli dalam konferensi pers di Resto Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Selasa (09/02).

Ditempat yang sama, Ketua GP PPP Rudiman menambahkan, ini menjadi masalah kader-kader terbaik partai, seperti contoh Taj Yasin yang merupakan kader terbaik dari partai.

“Beliau (Taj Yasin, red) layak duduk di kepengurusan DPP, apalagi beliau merupakan anak dari almarhum KH Maimun Zubair atau Mbah Moen, yang merupakan tokoh kharismatik di internal PPP dan disegani umat Islam dan dikalangan pesantren,” ungkap Rudiman.

Adapun 5 tuntutan Gerakan Penyelamatan PPP, yakni :

1. Meminta pada Ketua Umum terpilih di Muktamar IX dan anggota formatur meninjau kembali susunan pengurus DPP PPP 2020 – 2025 dan merubah susunan pengurus yang mencerminkan semua komponen dan mengutamakan kader pejuang PPP yang sudah berkiprah, dan jika sudah diajukan ke Menkumham untuk dapat menarik kembali.

2. Meminta pada Menkumham untuk tidak mengesahkan Surat Keputusan (SK) DPP PPP sampai persoalan internal PPP dapat di selesaikan.

3. Sebelum dan dalam proses Muktamar IX diduga ada sebagian  yang sangat strategis namun cacat /  tidak sesuai dengan AD/ART terkait pelaksanaan Muktamar, cara pemilihan ketua umum, dan merubah AD/ART setelah Muktamar, misalnya soal perubahan lambang partai, jumlah susunan pengurus DPP dan kebawah sampai ranting dan hal-hal lainnya.

4. Adanya dugaan kuat sebelum dan pada saat Muktamar IX intervensi Istana. Plt Ketua Umum Suharso Monoarfa terpilih maju bukan atas panggilan untuk membesarkan dan menyelamatkan PPP tetapi lebih pada perintah presiden.

5. Jika tuntutan ini tidak diindahkan oleh Ketum PPP terpilih dan anggota formatur, maka kami atas nama GERAKAN PENYELAMATAN PPP dan komponen- komponen pejuang PPP lainnya akan menempuh jalur hukum dan melaksanakan muktamar ulang sesuai AD/ART dilaksanakan oleh salah satu Wakil Ketua Umum dan Sekjen/Wakil Sekjen.

Turut hadir dalam konferensi tersebut, Ketua Gerakan Penyelamat PPP yang juga Ketua DPP PPP 2016-2020 Rudiman, dan beberapa pengurus DPP PPP (2016-2020) lainnya, yakni Makmun Halim dan Achmad Mustaqim, Mukhlisin (Wabendum PPP 2016-2020), Maryam Tawil, dan Joko Krismanto (Wasekjen PPP 2016-2020).

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

3 × two =