Syaifullah Tamliha, PPP Harus Perjuangkan Kepentingan Umat Islam

oleh

JAKARTA, LENSAJAKARTA.COM – Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syaifullah Tamliha mempunyai pandangan keberadaan atau eksistensi partai tersebut sudah cukup lama di tanah air ini harus memikirkan bagaimana merangkul pemilih kaum milenial. PPP harus lebih mengkreasi diri, berusaha hadir di tengah-tengah kalangan milenial.

Keberadaan PPP ini memang telah lama berdiri di Indonesia. Namun katanya, di generasi saat ini juga, PPP tetap hadir dan itu memang sudah seharusnya mendapatkan simpati dari kelompok pemilih milenial diperlukan adalah langkah-langkah dengan menyediakan sarana media yang disesuaikan dengan era milenial seperti instagram, facebook, YouTube dan sejenisnya bagi PPP.

“Komunikasi ini perlu diciptakan dengan ide-ide dan gagasan yang berpihak kepada kepentingan generasi milenial,” kata anggota DPR RI komisi I dari Fraksi PPP, dalam keterangan melalui sambungan telepon, Kamis (24/9).

Terkait dengan sikap politik, dirinya mengungkapkan partai tidak bisa disandarkan pada seseorang, melainkan mesti melalui forum, baik Mukernas dan atau Muktamar sehingga sikap politik tersebut menjadi satu kesatuan yang mengikat bagi kadernya.

Selain itu katanya lagi, mengenai penunjukan Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa dirinya berpendapat hal itu diputuskan dalam ‘situasi darurat’ saat sebulan sebelum Pileg Ketum Romy mengundurkan diri karena permasalahan hukum.

“Pada saat itu, para Wakil Ketum tidak ada yang bersedia menjadi Ketum sehingga KH Maimoen Zoebair (Almarhum) atau Mbah Moen mengeluarkan fatwa yang lumrah dalam hukum fikih, yakni dalam keadaan darurat dapat meninggalkan hal- hal yg dilarang dengan menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Plt Ketum di hadapan para Wakil Ketua Umum dan pengurus DPP PPP lainnya,” jelasnya.

Ketika Mukernas V PPP di Hotel Sahid Jakarta, dia sebagai Pimpinan Sidang menawarkan opsi-opsi untuk percepatan Muktamar dan melalui perdebatan yang produktif memutuskan Muktamar dilaksanakan setelah Pilkada yang jadwalnya dulu semestinya bulan September.

“Namun kita tidak menduga adanya wabah yang datang berupa pandemi Covid-19 yang menyebabkan Presiden Jokowi menerbitkan Perppu penundaan Pilkada menjadi 9 Desember 2020,” ungkapnya.

Masih katanya, berbagai upaya untuk mendefinitifkan Ketua Umum terus dilakukan, sampai-sampai Suharso Monoarfa sendiri menyampaikan ide untuk Muktamar dengan cara virtual agar Ketum PPP definitif bisa segera terisi.

Sekedar catatan bahwa jaringan telekomunikasi 4G hanya tersedia di 69,7% di seluruh Indonesia. Meskipun presentasi tersebut cukup qourum untuk muktamar, namun AD/ART PPP tidak mengenal istilah ‘Muktamar Virtual’, melainkan mesti kehadiran fisik utusan DPW dan DPC sebagai pemegang hak suara.

‘Muktamar Virtual’ tersebut mungkin jalan terbaik untuk memilih Ketum dan Pengurus DPP PPP yang pada bulan Februari 2021 berakhir masa kepengurusannya, sebab vaksin dan obat Covid-19 yang teruji dan diakui WHO belum tersedia yang diperkirakan tersedia pada pertengahan sampai akhir 2021.

“Semoga wabah ini membuat kita sadar utk berhenti ‘bertikai’ dan beristigfar atas dosa-dosa yang kita perbuat dan PPP lahir kembali sebagai partai yang kaya atas ide-ide dan gagasan untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam sehingga menarik simpati publik bagi umat Islam memilih PPP pada pemilu 2024,” imbuhnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

12 + 20 =